Trenggalek, KORANMEMO.CO – Legislatif Trenggalek memberikan sejumlah catatan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran (TA) 2023. Catatan itu merupakan hasil pendalaman oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek.
“Ada tiga garis besar yang disampaikan Pansus,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi usai Rapat Paripurna beragenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Trenggalek atas LKPJ Bupati TA 2023 di Graha Paripurna DPRD Trenggalek.
Tiga garis besar rekomendasi itu adalah soal capaian makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengutip data BPS Trenggalek, ekonomi Trenggalek pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tumbuh 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,14 persen disusul jasa lainnya dan akomodasi makanan/minuman.
“PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kita meningkat. Namun untuk lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan,” imbuhnya.
Merujuk data yang sama, struktur perekonomian Trenggalek tahun 2023 tahun 2022 masih didominasi lapangan usaha pertanian. Disusul sektor kehutanan dan perikanan sebesar 25,98 persen dan diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,51 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang kontribusi sebesar 16,14 persen.
Sektor konstruksi menyumbang angka sebesar 7,05 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 5,82 persen. Jika ditotal peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Trenggalek mencapai 73,50 persen. Pihaknya mengapresiasi atas capaian positif itu, namun menurut pandangan legislatif perlu ditingkatkan.
“Termasuk capaian visi misi daerah. Ada 15 indikator, 9 maksimal 6 belum maksimal dan perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga soal keuangan, memaksimalkan insentif daerah. Memang sekarang ini pola anggaran dari pusat berbeda. Contoh untuk perbaikan Jalan Ngampon, Ngantru – Rejowinangun dan Jembatan Nglembu itu dari pusat,” ujarnya.
Mengutip LKPJ Bupati Trenggalek TA 2023, salah satu indikator utama yang tidak tercapai itu adalah soal pengangguran terbuka. Meskipun begitu, dalam laporan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyebut dalam setahun terakhir terjadi penurunan signifikan dari 5,4 sekian di tahun 2022 menjadi 4 koma sekian di tahun 2023.
“Termasuk soal realisasi kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, Trenggalek menjadi salah satu daerah yang berhasil menerjemahkan arahan presiden,” pungkasnya.
Untuk diketahui, realisasi pendapatan daerah Trenggalek pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,87 triliun. Sebanyak Rp 1,60 triliun berasal dari dana transfer dan sumber lain yang sah, sementara sebanyak Rp 267 miliar berasal dari pendapatan asli daerah. Trenggalek menargetkan pendapatan asli daerah tembus Rp 300 miliar.
Reporter : Angga Prasetya
Editor : Achmad Saichu
